Pendidikan Antikorupsi Jadi Mulok di SMA/SMK Kab Bekasi

Share

Cikarang News 6- Tahun 2011 ini pendidikan antikorupsi dimasukkan dalam kurikulum mata pelajaran muatan lokal (mulok) bagi setiap sekolah di Kabupaten Bekasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi dengan memberikan pemahaman di kalangan pelajar di Kab. Bekasi. "Kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kab. Bekasi untuk memasukkan pendidikan antikorupsi dalam mulok di sekolah-sekolah," ucap Kepala Kejari Cikarang, Undang Mugopal. Generasi muda, kata Undang, penting untuk diarahkan menghindari tindak korupsi sejak dini. "Kalau sejak dini sudah diberikan pemahaman, niscaya satu generasi bisa diselamatkan dari tindak korupsi, ini bisa mengurangi budaya korupsi yang sudah sangat mengkhawatirkan,” katanya. Saat ini, kata Undang, konsep kurikulum mulok antikorupsi masih dipersiapkan. Bahkan, kurikulum mata pelajaran untuk pendidikan antikorupsi segera dilakukan pertengahan Januari in. "Dengan begitu, pada Februari, semua siswa di Kabupaten Bekasi sudah mendapat pengetahuan soal antikorupsi. Namun, implementasinya masih sebagai sisipan yang akan dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di setiap sekolah," tuturnya. Dalam persiapan tersebut, Kejari Cikarang, kata Undang, saat ini sedang memberikan pelatihan dan pendidikan antikorupsi kepada guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah masing-masing. Guru pilihan ini akan menjadi pendamping pihak Kejari Cikarang dalam menyampaikan pengetahuan antikorupsi. Sementara itu, Kepala Seksi SMA dan SMK Ruminta mengatakan, mulok antikorupsi, untuk sementara akan diberikan pada siswa tingkat SMA/SMK. "Sekitar 200 SMA/SMK se-Kabupaten Bekasi dapatkan mulok ini," katanya. Ruminta mengatakan, pihaknya juga sedang mempersiapkan payung hukumnya berupa SK Bupati Bekasi. "Memang masih masuk dalam tahapan penyusunan payung hukum buat kurikulum pendidikan mulok antikorupsi pertama di Indonesia itu," ucapnya. (A-186/das)*** http://www.pikiran-rakyat.com/node/131959

READ MORE - Pendidikan Antikorupsi Jadi Mulok di SMA/SMK Kab Bekasi

Dishub Bakal Tertibkan Baktor

Share

EFISIEN : Baktor disukai warga pedagang karena bisa mengangkut banyak barang, sementara tubuh kendaraan lebih ramping dari mobil. AHMAD KHUMAIDI/RADAR BEKASI

Cibitung – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi mengaku mulai dipusingkan dengan sepeda motor dengan gerobak (baktor) yang kian hari makin ramai berlalu lalang di jalan raya. Dishub berencana bakal berkoordinasi dengan polisi untuk menertibkan baktor yang dinilai mengganggu lalu lintas.

Kepala Dishub Iwan Achmad Septadi mengungkapkan, selayaknya Baktor hanya diperkenankan beroperasi di pemukiman dan dilarang beroperasi di jalan raya. Karena bentuknya, menurut Iwan baktor telah menambah kemacetan. ”Seharusnya kendaraan jenis itu beroperasi hanya di dalam pemukiman,” kata Iwan.

Meski mengakui belum ada landasan hukumnya, namun kata Iwan, penertiban baktor harus segera dilakukan. Pasalnya jenis kendaraan tersebut belum jelas, masuk kategori sepeda motor atau justru mobil.

Iwan mengaku pihaknya perlu berkoordinasi dengan kepolisian untuk menertibkannya. ”Polisi juga sebenarnya bingung, mau ditangkap atau dibiarin saja. Kendaraan itu masuk kategori sepeda motor atau mobil,” kata Iwan.

Sementara dimata pengendara baktor, seperti Wanto yang berprofesi sebagai pedagang mengaku keberatan dengan niatan Dishub. Pasalnya, baktor telah sangat membantu usahanya. 

Diungkapnya, untuk satu kali mengangkut barang belanjaan, ia hanya mengeluarkan uang sebesar Rp 120 ribu. ”Kalau becak gak bisa satu kali, kalau mobil harganya di atas Rp 300 ribu,” tuturnya di Pasar Induk Cibitung. (hum)

http://radar- bekasi.com/ index.php? mib=berita. detail&id=58402 

READ MORE - Dishub Bakal Tertibkan Baktor

Kapolri Beri Penghargaan Bagi Polisi Masyarakat

Share

CikarangNews6 - Polres Bekasi Kabupaten memberikan penghargaan kepada masyarakat yang turut andil dalam Polisi Masyarakat (polmas). Penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membantu Polres Bekasi Kabupaten dalam memberikan informasi terkait tindak pidana yang terjadi.

"Reward atas nama Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri akan diberikan kepada masyarakat yang membantu kita dalam mengungkap kejahatan," kata Kapolres Bekasi Kabupaten, Kombes Pol Herri Wibowo, kepada detikcom, Kamis (29/4/2010).

Herri mengatakan, penghargaan yang diberikan berupa plakat dan bantuan uang pembinaan. Pemberian penghargaan akan diberikan pada tanggal 17 Mei mendatang di Polres Bekasi Kabupaten.

"Kalau untuk polisi kan ada punishment and reward. Begitu juga buat masyarakat, kita berikan reward," imbuhnya.

Menurut Herri, jumlah rasio polisi dengan masyarakat lebih sedikit. Tanpa bantuan masyarakat, sambungnya, pengungkapan kejahatan tidak mungkin berjalan lancar.

"Dengan rasio polisi yang kurang, kita tentunya sangat memerlukan bantuan masyarakat," sambungnya.

Selain itu, reward juga diberikan sebagai bentuk motivasi kemitraan polisi dengan masyarakat untuk menekan angka kejahatan. "Karena masyarakat sendiri yang menjadi korbannya," katanya.

Sebagai contoh kasus, tindak pidana penculikan bayi Fairuz Kamil (1,5) pada Rabu (28/4) di Jalan Kramat, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi. Pelaku penculikan dapat ditangkap kurang dari 24 jam berkat kerjasama masyarakat dengan polisi.

"Kami juga berharap, masyarakat senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban bersama," tandasnya

Sumber: detik.com

READ MORE - Kapolri Beri Penghargaan Bagi Polisi Masyarakat

10 Desa Bakal Jadi Kelurahan

Share

CikarangNews6 (25/4/2010) - Setelah lima desa berubah statusnya menjadi kelurahan di Tahun 2009 lalu, kini Pemkab Bekasi bakal merubah status 10 desa lagi menjadi kelurahan. 


Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Ahmad Kosasih, memastikan perubahan 10 desa menjadi kelurahan akan dilakukan tahun 2010 ini. Menurut Ahmad Kosasih, hal ini dilakukan setelah dilakukan kajian dan dorongan dari masyarakat.

“Ini datang dari kemauan masyarakat, dimana sebagai pemerintah daerah, kita telah melakukan kajian tinggal menyelesaikan hasilnya. Dilihat dari aspek wilayah, tingkat sosial, ekonomi, dan lain-lain maka dalam waktu dekat ini Pemkab Bekasi akan berupaya meningkatkan status 10 desa menjadi kelurahan,” jelas Ahmad Kosasih.

Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi ini mengatakan, hasil kajiannya sudah diserahkan ke Sekretaris Daerah, juga pada Bupati Bekasi. Usulan tersebut juga sudah dimasukkan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah).

Untuk perubahan status ini dialokasikan dana Rp 20 miliar oleh Pemkab Bekasi. 

“Jadi anggaran untuk merubah satu desa sebesar Rp 2 miliar,” ungkapnya.

Kesepuluh desa tersebut adalah, Telaga Murni, Karang Asih, Kertasari, Lambang Sari, Telaga Asih, Tambun, Wanajaya, Kalijaya, Tamanrahayu dan Sukadami.  “Tapi di dalam paripurna ABT bulan Juni nanti, kita prioritaskan dua desa, Telaga Asih dan Tambun yang akan ditetapkan bulan Agustus 2010. Jadi dua wilayah itu sudah mendapatkan anggaran ABT, dan kebetulan saja masa Kepala Desa Telaga Asih sudah habis masa jabatanya,” terangnya.

Sumber: Radar-Bekasi.com 

READ MORE - 10 Desa Bakal Jadi Kelurahan

Warga Ancam Tutup Ekplorasi Minyak di Hurip Jaya

Share

CikarangNews6:Ribuan warga empat kampung di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, mengancam akan menutup eksplorasi minyak oleh tiga perusahaan rekanan Pertamina, jika warga di sekitar ekplorasi minyak tersebut tidak diakomodir kepentingannya. Empat kampung yang berada di sekitar eksplorasi minyak tersebut di antaranya Kampung Cabang empat dan Kampung Setia Mekar.

"Kami ini hanya meminta sedikit kebijaksanaan dari rekanan Pertamina yang sedang mengeksplorasi minyak untuk memberikan dana kompensasi atau paling tidak pekerjaan bagi warga yang masih menganggur," ucap Anggota Karang Taruna Hurip Jaya, Rosidi saat ditemui "PRLM", Kamis (8/4).

Desakan tersebut, kata dia, sudah lama dilakukan, bahkan warga ingin melakukan diskusi dan musyawarah untuk membicarakan hal ini pun, perusahaan tidak mau mendengar apalagi mendatangi undangan musyawarah dari warga. "Jangan hanya warga sekitar ini dapat kerugiannya saja dan tidak bisa menikmati keuntungannya. Kalau ada limbahnya, warga yang menanggung namun tidak pernah dilibatkan untuk sedikit mencicipi keuntungan dari ekplorasi minyak ini," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Forum Masyarakat Desa Penghasil Migas (FMDPM) Kabupaten Bekasi, Ibnu Hajar. Ia meminta kepada PT Pertamina memprioritaskan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja profesional melalui pembinaan kemampuan masyarakat.

Sekretaris Desa Hurip Jaya, Supriadi membenarkan kekesalan warga. Bahkan, warga melakukan aksi pemasangan spanduk dengan isi tuntutan mereka. "Sejauh ini tuntutan warga kami anggap wajar saja, dan aksi dalam melakukan penuntutan juga tidak mengarah tindakan anarkis. Kami sebagai aparat desa meminta hendaknya kedua belah pihak bertemu saja melakukan musyawarah," tuturnya.

sumber : pikiran-rakyat

READ MORE - Warga Ancam Tutup Ekplorasi Minyak di Hurip Jaya

Dana Kematian bagi Rakyat Miskin pun Disunat

Share

CikarangNews6:Pencairan dana kematian bagi rakyat miskin di Kabupaten Bekasi yang semestinya satu keluarga mendapat Rp 2 juta banyak dikeluhkan warga karena mereka menerima dana tersebut hanya Rp 1,5 juta. "Hampir semua penerima dana kematian disunat jumlahnya hingga Rp 500 ribu. Alasannya untuk biaya administrasi," ucap salah seorang warga Desa Sukamulya, RT 13/06, Wati (38) kepada "PRLM", Kamis (8/4).

Dana bantuan bagi keluarga miskin yang mendapat musibah ini, telah dua tahun dianggarkan dari Pemkab Bekasi yang dicairkan melalui Dinas Sosial. Kematian yang wajar misal karena sakit maupun kematian karena lanjut usia yang berhak mendapat dana kematian.

Salah seorang warga lain, Manta (40) mengatakan, dana kematian yang diperolehnya langsung dipotong Rp 500 ribu dengan alasan yang sama, yaitu biaya administrasi dan ongkos petugas desa mengurusnya ke Dinsos Kab. Bekasi. "Seharusnya kan kami mendapat Rp 2 juta seperti yang dinjanjikan Bupati. Kalau memang meminta uang terima kasih, harusnya bilang dulu, tapi ini langsung dipotong saja," tuturnya.

Meski begitu, hal tersebut dibantah oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Sukamulya, Marjaya. Menurut dia, pemotongan tersebut untuk biaya transport pengurusan pencairan bantuan. "Mengurus cairnya dana kematian tidak cukup dua kali bolak balik. Bisa empat sampai lima kali, itu semua kan pakai ongkos," ungkapnya.

Proses pencairan dana kematian yang dianggap bertele-tele, juga mendapatkan sorotan dari DPRD Kab. Bekasi. DPRD akan mengevaluasi proses tersebut. Meski sudah dianggarkan Rp 9 miliar tahun ini, proses pencairan dana tersebut oleh Dinas Sosial dinilai terlalu bertele-tele.

”Jumlah orang meninggal di Kabupaten Bekasi ini paling banyak mungkin hanya 10 orang dalam sehari. Tapi kenapa pencairan dananya, bisa lambat hingga dua bulan lebih,” tutur Ketua DPRD Kab. Bekasi, Mustakim

sumber : pikiran-rakyat

READ MORE - Dana Kematian bagi Rakyat Miskin pun Disunat

Banjir Labansari, Tidak Ada Korban Jiwa

Share

Banjir kian meluas. Hingga tanggal 23 Maret 2010, banjir telah meluas hingga 5 Kecamatan, meliputi Kecamatan Muaragembong, Karangharja, Pebayuran, Kedung Waringin dan Cikarang Timur, dengan ketinggian air berkisar antara 80 – 140 cm. Sebanyak 3.918 unit rumah terendam banjir dan 13.500 jiwa belum terevakuasi.

Pada bencana ini tidak terdapat korban yang meninggal dunia, luka berat dan luka ringan maupun yang hilang, serta tidak ada kerusakan fasilitas kesehatan. Jumlah pasien yang berobat jalan di Pos Kesehatan yang dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi sebanyak 2.229 orang. Akibat bencana ini, terjadi pengungsian sebanyak 208 KK (832 jiwa).

Jajaran kesehatan setempat telah memberikan pelayanan kesehatan di lokasi bencana serta terus melakukan pemantauan di lokasi bencana.

Untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan akibat bencana ini, jajaran kesehatan setempat masih memerlukan perahu karet, sarana transportasi untuk pelayanan kesehatan pengungsi, obat-obatan dan PAC (Penjernih Air Cepat).

Pemantauan tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan. (Sumber: www.ppk-depkes.org)

READ MORE - Banjir Labansari, Tidak Ada Korban Jiwa

Mengapa Ribuan Koperasi Mati Suri?

Share

(Tanggapan berita Di Bekasi, Ribuan Koperasi Mati Suri, Pos Kota Online, 18 Maret 2010)

 

Ribuan koperasi di Kabupaten Bekasi mati suri karena tak mendapat pembinaan yang memadai dari dewan koperasi daerah. Di sela-sela seminar koperasi yang diselenggarakan Dewan Koperasi Nasional Daerah (Dekopimda) Kabupaten Bekasi, Kamis (18/3/2010), para pengurus koperasi menyampaikan keluhannya terhadap Dekopima yamg selama bertahun-tahun tak pernah mendapatkan pembinaann

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewkopimda Kabupaten Bekasi, Ayit Prayitno, menyatakan siap membenahi koperasi. Ayit mengungkapkan, pemerintah dan swasta menyediakan anggaran cukup besar bagi pembinaan koperasi. Namun karena kekurang-pahaman koperasi, dana tersebut akhirnya tak pernah dijemput.

Jadi teringat saat menjadi ketua koperasi karyawan sebuah perusahaan jepang di Cikarang. Ketika mengurus akta perubahan, saya mendapatkan penjelasan bahwa pembinaan koperasi akan dilakukan kepada seluruh koperasi yang ada, termasuk koperasi karyawan. Ini saya alami lebih dari 4 tahun yang lalu.

Maka membaca berita ini, saya menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan oleh petugas yang saya hubungi dulu belum terealisasi. Saat itu mereka berjanji akan berbenah. Lebih giat membina koperasi. Kini 4 tahun kemudian, saya membaca berita di atas. Empat tahun bukan waktu yang singkat. Ternyata kini ditemukan banyak koperasi yang tak tersentuh pembinaan.

Ketua Dewkopimda Kabupaten Bekasi, Ayit Prayitno mengungkapkan, bahwa pemerintah dan swasta menyediakan anggaran cukup besar bagi pembinaan koperasi. Namun karena kekurang-pahaman koperasi, dana tersebut akhirnya tak pernah dijemput.

Tugas siapa sebenarnya menyalurkan dana yang cukup besar bagi pembinaan dan kemajuan koperasi itu? Kalau masyarakat koperasi tahu, pastilah mereka menjemput dana itu. Akses informasi perlu dibuka lebar-lebar sehingga koperasi bisa mendapatkan haknya. Seharusnya pemerintah pro aktif menghubungi para pengurus koperasi agar mamanfaatkan dana yang tersedia. Karena kemajuan koperasi, akan menjadi kemajuan ekonomi rakyat juga. Bukankan koperasi adalah soko guru ekonomi bangsa Indonesia?

READ MORE - Mengapa Ribuan Koperasi Mati Suri?

Cikarang Semakin Dekat

Share

Benar. Cikarang sekarang semakin dekat.

Dulu tinggal di Cikarang serasa tinggal di daerah pedalaman. Keluar dari Cikarang menuju Jakarta harus ke Bekasi dulu. Setelah itu bisa meneruskan ke mana saja. Kini sudah ada bis kota yang menghubungkan Cikarang langsung ke Jakarta. Pernah ada feeder busway, saat awal-awal ada angkutan dalam kota Jakarta yang bernama busway. Maksudnya dari Cikarang warganya akan diantar ke halte busway terdekat di Jakarta dengan feeder ini.

Kini juga ada Airport Bus yang menghubungkan Cikarang dengan Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya. Kita tak perlu lagi pergi ke Bekasi Barat dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Bandara. Demikian pula sebaliknya. Dari terminal kedatangan di Bandara kita bisa langsung ke Jababeka dengan Airport Bus.

Benar. Cikarang sekarang semakin dekat!

READ MORE - Cikarang Semakin Dekat